Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya saat memimpin kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023). Foto: Saum/nr

Usai dihantam pandemi Covid-19, Provinsi Bali dinilai tidak bisa mengandalkan sektor pariwisata sebagai satu-satunya tulang punggung kekuatan ekonomi daerah. Maka dari itu, diperlukan pengalian sumber daya secara serius agar Provinsi Bali memiliki sejumlah alternatif sumber pemasukan perekonomian yang tangguh. Hal ini patut dipertimbangkan supaya Provinsi Bali mampu bertahan walaupun menghadapi krisis dan tantangan global.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya usai memimpin agenda kunjungan kerja di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023). Dirinya mengingatkan stakeholder Provinsi Bali untuk mendukung upaya tersebut.

"Perlu ada kerja sama antar para mitra kerja (yang hadir hari ini) termasuk pemerintah daerah dan pusat untuk memikirkan bagaimana (Provinsi Bali) tidak hanya bertumbuh pada sektor pariwisata. (Kilas balik) fenomena kemarin seperti pandemi Covid yang tidak kita prediksi. Nah, dari situ kita harus belajar," ungkap Agung kepada Parlementaria.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menjabarkan sejumlah potensi sumber daya ekonomi yang bisa digali secara serius di Provinsi Bali. Di antaranya, sektor pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif. Jika masing-masing sektor itu diperkuat, sebutnya, juga turut akan mewujudkan pemerataan ekonomi di Pulau Dewata tersebut. 

Dirinya pun menyadari UMKM adalah sektor yang mampu menghidupkan Provinsi Bali di tengah momen krisis. Oleh karena itu, ia mendukung regulasi dan edukasi pemberdayaan dan perlindungan terhadap UMKM. "Yang pastinya, kita mendorong (UMKM) bisa ekspor seperti kopi dan kerajinan ini. Jangan sampai kita terpaku di sektor pariwisata saja," imbuhnya. 

Menutup pernyataanya, Agung meminta setiap stakeholder yang hadir juga serius mendukung Provinsi Bali untuk memiliki transportasi publik yang andal yang menjangkau setiap daerah potensial. Upaya ini krusial lantaran akan mendukung sekaligus memperlancar mobilisasi arus perekonomian masyarakat setempat. 

"Sangat penting sekali. Adanya, rencana pembangunan transportasi publik dan pembangunan jalan bebas hambatan bisa mengurai mengurangi kemacetan. Karena kalau kemacetan sudah parah itu kan akan memperlambat distribusi dan juga mengurangi daya tarik wisatawan datang ke Bali," tandas legislator Daerah Pemilihan Bali itu. 

Sebagai informasi, kunjungan kerja Kunjungan Kerja Komisi XI DPR turut dihadiri oleh 10 mitra kerja di Provinsi Bali. Mulai dari, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Simpan Pinjam (LPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Statistik Pusat (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan turut hadir Pemerintah Daerah Provinsi Bali. (ts/aha)